Menulis di Internet Di Penjara

prita‘Bebaskan Prita’ Gencar di Facebook

Obrolan hangat di kalangan ‘aktivis’ milis atau pun blogger saat ini adalah Prita Mulyasari. Ibu dua anak yang masih kecil-kecil itu ditahan di LP Wanita Tangerang sejak 13 Mei lalu dengan tuduhan pencemaran nama baik RS Omni International Tangerang lewat internet.

Penahanan Prita yang diadili 4 Juni mendatang itu dinilai berlebihan. Alhasil, ‘penggiat’ internet pun ramai-ramai membelanya, termasuk lewat Facebook.

Support itu bertajuk “DUKUNGAN BAGI IBU PRITA MULYASARI, PENULIS SURAT KELUHAN MELALUI INTERNET YANG DIPENJARA”. Hingga pukul 11.30 WIB, Selasa (2/6/2009) grup ini telah memiliki 5.910 member. Grup ini menargetkan mengumpulkan 7.500 member.

Aspirasi kelompok perjuangan ini adalah ‘Bebaskan Ibu Prita Mulyasari Dari Penjara dan Segala Tuntutan Hukum’ dengan 3 poin:

1. Cabut segala ketentuan hukum pidana tentang pencemaran nama baik karena sering disalahgunakan untuk membungkam hak kemerdekaan mengeluarkan pendapat

2. Keluhan/curhat ibu Prita Mulyasari thd RS Omni tidak bisa dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE

3. Keluhan/curhat Ibu Prita Mulyasari dijamin oleh UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

4. RS Omni hendaknya memberikan HAK JAWAB, bukan melakukan tuntutan perdata dan pidana atas keluhan/curhat yg dimuat di suara pembaca dan di milis2

Kisah tragis Prita ini dimulai ketika Prita menulis keluhannya lewat email ke sejumlah rekannya pada medio Agustus 2008 setelah komplainnya kepada pihak RS tidak mendapat respons memuaskan. Isinya kekesalan Prita pada pelayanan RS Omni yang telah dianggapnya telah membohonginya dengan analisa sakit demam berdarah dan sudah diberikan suntikan macam-macam dengan dosis tinggi sehingga mengalami sesak napas. Prita juga menyesalkan sulitnya mendapatkan hasil lab medis.

Tak dinyana, tulisan Prita menyebar ke berbagai milis. Pihak RS Omni telah menjawab tulisan Prita lewat milis dan memasang iklan di media cetak. Tak cukup itu, RS itu juga memperkarakan Prita ke pengadilan. Prita dijerat dengan UU Informasi dan Traksaksi Elektronik (ITE) dengan hukuman maksimal 6 tahun atau denda Rp 1 miliar.

prita

3 Minggu di Tahanan, Berat Badan Prita Turun 4 Kg
Sudah hampir tiga minggu Prita Mulyasari menjalani hari-harinya di LP Wanita Tangerang, Banten. Meski kondisinya sehat, berat badan ibu dua anak itu turun 4 kg.

“Kalau secara fisik alhamdulillah sehat, walaupun timbangannya turun 4 Kg. Wajarlah namanya sedang dapat musibah,” kata kakak kandung Prita, Arif Danardono, kepada detikcom, Selasa (2/6/2009).

Prita ditahan di LP tersebut sejak 13 Mei 2009 karena dituduh melakukan pencemaran nama baik terhadap RS Omni International Tangerang lewat internet. Hal itu berawal dari email Prita yang dikirim kepada teman-temannya seputar keluhannya terhadap RS tersebut, yang kemudian menyebar ke publik lewat milis.

Prita merasa dibohongi dengan diagnosa demam berdarah saat dirawat di RS Omni pada pertengahan Agustus 2008. Belakangan dokter di RS tersebut mengatakan dia hanya terkena virus udara. Tak hanya itu, dokter memberikan berbagai macam suntikan dengan dosis tinggi, sehingga Prita mengalami sesak nafas.

Saat hendak pindah ke RS lainnya, Prita mengajukan komplain karena kesulitan mendapatkan hasil lab medis. Namun, keluhanya kepada RS Omni itu tidak pernah ditanggapi, sehingga dia mengungkapkan kronologi peristiwa yang menimpanya kepada teman-temannya melalui email dan berharap agar hanya dia saja yang mengalami hal serupa. Pihak Omni telah menjawab tulisan Prita itu lewat milis dan iklan di media cetak.

Dikatakan Arief, setiap ada jam kunjungan, pihak keluarga selalu menyempatkan waktu untuk menjenguk Prita. Pertemuan dengan adiknya itu biasanya dilakukan di ruang konsultasi.

“Ibu Prita meminta doa dan dukungan bukan dari sekadar keluarga tapi juga teman-temannya,” kata Arif.

Prita dijadwalkan disidang secara pidana pada Kamis 4 Juni mendatang di Pengadilan Negeri Tangerang setelah kalah dalam sidang perdata. Perempuan yang bekerja di sebuah bank swasta ini dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara atau denda Rp 1 miliar.

omni

Takut Trauma, 2 Anak Prita Tak Pernah Diajak ke LP
Sejak ditahan di LP Wanita Tangerang, Banten, pada 13 Mei lalu, Prita Mulyasari terpisah dari dua buah hatinya, Ranarya (1) dan Ananta (3). Ananta sering menangis menanyakan keberadaan ibunya.

“Jadi ya memang anak-anak sedikit rewel. Kita bicaranya dengan anak-anak itu ibunya sedang di rumah sakit,” kata kakak Prita, Arief Danardono, kepada detikcom, Selasa (2/6/2009). Saat ditelepon, Arief sedang berada di luar LP tersebut.

Dikatakan Arief, anak-anak yang masih balita tersebut belum pernah dibawa menjenguk Prita. Pertimbangannya, karena keluarga khawatir mereka trauma mengetahui keadaan ibundanya.

Komunikasi lewat telepon pun, lanjutnya, belum pernah dilakukan antara Prita dan anaknya. “Yang jelas di dalam (tahanan) nggak ada komunikasi dan nggak boleh,” cetusnya.

RS Omni Tidak Terima dengan Kata ‘Penipuan’ di Tulisan Prita
RS Omni Internasional Alam Sutera, Tangerang, tidak terima dengan kata-kata yang ditulis Prita Mulyasari (31) di internet. Atas alasan itu lalu Prita dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Tulisan ibu 2 balita itu dianggap mencemarkan nama baik rumah sakit.

“Itu tulisannya penipuan RS Omni Alam Sutera, seolah-olah penipuan oleh RS dan dokter-dokter menipu setiap orang,” kata pengacara RS Omni, Risma Situmorang, saat dihubungi melalui telepon, Selasa (2/6/2009).

Prita, lanjut Risma, menyebarkan tulisannya melalui prita.mulyasari@yahoo.com dan di cutomer_care@sinarmas.com.

“Katakan dia tidak suka dengan pelayanan, itu ada tata caranya. Dia bisa membuat komplain, dia membuat email atau surat yang cukup ditujukan kepada Omni,” jelas Risma.

Dia menjelaskan, karena tulisan Prita tersebar banyak mitra bisnis yang menunda kerjasama dan banyak pasien signifikan yang akan dirawat oleh Dr Hengky akan merasa ragu.

“Dia kita laporkan ke Polda Metro Jaya 3 bulan lalu, kita laporkan perbuatan melawan hukum, karena RS maupun dokter-dokter yang dicemarkan nama baiknya dengan pasal 310 KUHP,” beber Risma.

Menurutnya, dalam pengembangan pemeriksaan polisi ditemukan adanya pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 27 ayat 3. “Ancamannya 6 tahun penjara,” kata Risma.

RS Omni Buka Pintu Perdamaian 24 Jam dengan Prita
RS Omni Internasional Alam Sutera, Tangerang, mengaku tetap membuka pintu perdamaian dengan Prita Mulyasari (31). Asalkan Prita mau meminta maaf melalui milis, tidak hanya lisan saja.

“Kita terbuka 24 jam. Tapi Bu Prita tetap tidak mau, dia merasa benar. Kalau orang merasa benar ya yang menguji pengadilan. Kalau Bu Prita tidak mau salah ya berlanjut terus, berarti hanya pengadilan yang menilai salah atau benar,” kata pengacara RS Omni, Risma Situmorang, saat dihubungi detikcom melalui telepon, Selasa (2/6/2009)

Risma menyatakan, langkah yang dilakukan RS Omni sepenuhnya tidak berlebihan. Kliennya sudah berupaya membuka jalan perdamaian.

“Akibat yang ditimbulkan itu sangat besar, kami sudah membuat pengakuan sehingga kami mengajukan perdata, ada upaya mediasi, Ibu Prita tidak ada itikad baik. Kemudian sampai di Polda pun dilimpahkan ke kejaksaan, Ibu Prita tidak mau menyelesaikan secara kekeluargaan. Itu yang ditahan saat dilimpahkan Kejati Banten,” urainya.

Menurutnya Prita tidak mau meminta maaf. “Ibu Prita mau minta maaf hanya secara lisan, 1×24 jam pintu terbuka minta maaf,” tutupnya.

YLKI: Kriminalisisi Konsumen Kontraproduktif
Gara-gara menulis keluhan tentang RS Omni International Alam Sutera lewat internet, Prita Mulyasari harus mendekam di penjara. Sebenarnya bagaimana hak Prita sebagai konsumen dan RS Omni sebagai penyedia jasa?

Berikut petikan wawancara detikcom dengan pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Daryatmo, Selasa (2/6/2009) terkait kasus yang menimpa Prita:

Prita ditahan karena menulis keluhan di internet tentang RS Omni Internasional, bagaimana tanggapan Anda?
Sebagai konsumen ia memang memiliki hak untuk memberikan keluhan, hal ini diatur dalam UU No 8/1999 tentang  Perlindungan Konsumen. Jadi itu adalah haknya dan harus dihargai dan haknya itu dilindungi UU.

prita

Apa Prita mesti sampai ditahan di penjara?
YLKI mengangap kriminalisisi terhadap konsumen itu kontraproduktif. Sebagai RS seharusnya masukan dari pengguna jasanya didengarkan karena hal ini tentunya berguna untuk meningkatkan pelayanan.

Bagaimana dengan penggunaan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk menjerat Prita?
Harus diingat UU ITE tidak berdiri sendiri. Seperti saya jelaskan tadi seharusnya penerapan UU itu juga mempertimbangkan hak-hak konsumen yang diatur di UU Perlindungan Konsumen.

Seharusnya bagaimana cara perusahaan menangani keluhan dari konsumen?

Dalam bisnis modern, pengaduan konsumen memberikan masukan positif. Namun dalam penyampaian pengaduan konsumen juga jangan menghakimi dan seharusnya memberikan fakta-fakta yang ada kemudian minta tanggapan dari produsennya seperti apa.

Jika tidak ditanggapi?
Kebanyakan konsumen telah mengadukan masalahnya ke produsen, tapi tidak dilayani. Karena itulah mereka mengadu ke kita dan menulis surat pembaca. Jadi seharusnya produsen menampung keluhan mereka karena mereka kan yang bisa memberikan penjelasan seperti apa.

prita

RS Omni Tak Takut Ada Gerakan Boikot di Facebook
Selain muncul grup Bebaskan Prita, juga muncul gerakan memboikot RS Omni Internasional di Facebook. RS Omni tidak gentar karena yakin apa yang mereka lakukan benar. Gerakan boikot rumah sakit dianggap sebagai perbuatan orang yang tidak mengerti kasus ini.

“Itu orang kalau tidak mengerti. Orang-orang itu tidak mengetahui permasalahan sesungguhnya. Jadi kenapa sampai menempuh upaya hukum, karena setiap orang mempunyai hak,” kata pengacara RS Omni, Risma Situmorang, saat dihubungi detikcom melalui telepon, Selasa (2/6/2009).

Risma melanjutkan, hak yang dimiliki oleh Prita Mulyasari itu pun mestinya dipergunakan pada tempatnya. “Kalau dikatakan penipu mau tidak? Saya tidak mau,” tambahnya.

Dia menjelaskan jalur hukum merupakan pembuktikan kalau RS Omni tidak bersalah, dan kalau tidak dibuktikan maka anggapan penipu menjadi benar.

“Kita membela hak kita dari tuduhan Ibu Prita yang sembarangan,” imbuhnya.

Dia juga mengaku tuntutan pada konsumennya justru bukan merupakan langkah kontraproduktif.

“Pengguna internet harus berhati-hati karena ada pidanya, ada aturannya. Orang-orang tidak perlu takut ke RS Omni, karena tidak salah. Jangan mengambil sepotong-sepotong langsung menganggap RS Omni keterlauan. Kita menegakkan hak,” tutupnya.

Jerat Prita dengan UU ITE, Kejaksaan Bantah Terima Suap
Dikenakannya pasal UU Informasi dan Teknologi Informasi (ITE) kepada Prita Mulyasari (31) menimbulkan dugaan adanya praktik suap dalam kasus tersebut. Namun, Kejaksaan membantah keras tuduhan itu.

“Jangan asal tuduh, dibuktikan kalau memang ada dan dilaporkan,” ucap Kapuspenkum Kejaksaan Agung, M Jasman Panjaitan, saat dihubungi Detikcom via telepon, Selasa (02/06/09).

Jasman menjelaskan pasal UU ITE yang disangkakan terhadap ibu dua anak tadi sudah sesuai dengan pendapat jaksa penuntut umum (JPU). Sebelumnya, polisi hanya menuduh Prita melanggar pasal pencemaran nama baik terhadap Rumah Sakit Omni Internasional, Tangerang, Banten.

“Dalam berkas yang dibuat penyidik Polri selain pencemaran nama baik ada juga pasal yang disangkakan mengenai pelanggaran ITE. Pelanggaran tersebut ancamannya ditahan 6 tahun atau denda sebesar 1 Milyar, dan itu sesuai dengan pendapat Jaksa penuntut umum,” terangnya.

Keluarga Prita Sudah Ajukan Perdamaian, RS Omni Belum Jawab
Pihak keluarga Prita Mulyasari mengaku sudah menawarkan perdamaian kepada RS Omni International, Tangerang, Banten, pekan lalu. Namun, hingga kini belum ada jawaban dari RS tersebut.

“Jadi kalau pihak Omni bicara, ya, silakan membacanya bagaimana. Kita bicara fakta,” kata kakak Prita, Arief Danardono, kepada detikcom, Selasa (2/6/2009).

Dikatakan Arief, keluarga memang tidak bersedia meminta maaf kepada RS Omni. Karena dengan meminta maaf berarti mengakui telah berbuat salah dengan mencemarkan nama baik RS tersebut.

“Sifatnya perdamaian, kalau minta maaf berarti kita ngaku salah dong. Jangan sampai maaf membuat mereka memukul balik. Itu sudah minggu lalu. Tapi tidak direspons sama sekali,” tegasnya.

Pengacara RS Omni, Risma Situmorang, sebelumnya menyatakan bahwa pintu perdamaian pihaknya terbuka 24 jam. RS Omni meminta agar Prita minta maaf lewat milis-milis dan tidak secara lisan saja.

Penahanan Prita Diperpanjang Hingga 23 Juni
Perdamaian yang ditawarkan keluarga Prita Mulyasari (32) kepada Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang, Banten, belum juga dijawab. Penahanan ibu dua anak itu malah diperpanjang hingga 23 Juni.

“Yang kita terima penahanan Ibu Prita diperpanjang sampai 23 Juni,” kata kakak Prita, Arief Danardono, kepada detikcom, Selasa (2/6/2009).

Dikatakan Arief, perpanjangan penahanan itu terhitung mulai 1 Juni kemarin. Anehnya, informasi tentang hal itu bukan datang dari Kejaksaan, melainkan dari Kepala Lapas Wanita Tangerang, tempat Prita ditahan.

“Kita baru tahu hari ini, setelah ramai-ramai dengan pihak Komnas HAM berkunjung ke LP,” jelasnya.

Menurut Arief, pihak keluarga dan Komnas sempat berembug untuk menyelesaikan kasus yang menimpa Prita. Ada beberapa poin yang telah disepakati, namun dia belum bersedia mengungkapkannya.


Komnas HAM: Prita Tidak Layak Dipenjara
Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) memantau kasus yang menimpa Prita Mulyasari. Penahanan Prita juga disoroti sebagai tindakan yang tidak semestinya dilakukan.

“Tidak layak, itu semacam diskusi di milis kemudian pihak RS Omni mendapat forward, kemudian mengadukan ke polisi. Sebenarnya ini tidak bisa menjerat dengan pencemaran nama baik. Ini ada kepentingan publik,” kata Komisioner Komnas HAM Yosep Adi Prasetyo saat berbincang melalui telepon, Selasa(2/6/2009).

Staf Komnas HAM juga telah menjenguk Prita di LP Tangerang hari ini. “Pencemaran ini mesti dinomorduakan, pelayanan rumah sakit ini pelayanan publik. Ini jadi membungkam, aparat hukum di negeri ini tidak mengerti. Kepentingan publik harus diapresiasi oleh aparat,” urainya.

Lebih lanjut menurutnya, prinsip perlrindungan konsumen dalam kasus ini tidak ditegakkan kepolisian dan kejaksaan. “Negeri ini bisa rusak, kalau orang mengeluh kemudian kena pencemaran, ini berlebihan. Kita akan memantau proses ini,” jelasnya.

Ganjar: Email Keluhan Pribadi Tidak Termasuk Pelanggaran

Perbuatan Prita Mulyasari (32) yang mengirimkan email berisi keluhan tentang pelayanan RS Omni Internasional kepada teman-teman pribadinya belum bisa dikategorikan pelanggaran dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal itu karena email tersebut sifatnya keluhan pribadi.

“Jika hanya bersifat keluhan pribadi ya saya rasa tidak (termasuk pelanggaran) ya. Sama seperti kita kirim SMS ke teman. Kecuali jika ada motif tertentu maka di sinilah harus dibuktikan motifnya apa,” ujar mantan anggota Panitia Khusus (Pansus) UU ITE Ganjar Pranowo saat berbincang dengan detikcom, Selasa (2/6/2009).

Ganjar menambahkan, perbuatan Prita yang mengirimkan email tersebut mungkin saja tanpa motif. “Kecuali kalau teman-temannya menyebarluaskan terus ditambah-tambahi, semua pihak bisa dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.

Menurut Ganjar, perbuatan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE mempunyai syarat pembuktian yang cukup sulit. Seseorang yang melanggar harus dibuktikan memiliki motif sengaja mencemarkan nama baik.

Oleh karenanya penyidik jangan gegabah menggunakan pasal tersebut jika belum mempunyai bukti yang cukup. “Karena ini di dunia maya jadi berbeda dengan dunia riil,” tambahnya.

Kriminolog: Prita Hanya Lakukan Kontrol Sosial, Tak Perlu Ditahan

Akibat perbuatannya yang mengirim email berisi keluhan pada sebuah rumah sakit, Prita Mulyasari (32) harus ditahan polisi akibat dugaan pencemaran nama baik. Kriminolog Universitas Indonesia (UI) Erlangga Masdiana menilai penahanan terhadap Prita sejauh ini tidak perlu dilakukan polisi.

“Mestinya tidak perlu ditahan kalau hanya seperti itu,” ujar Erlangga saat dihubungi detikcom, Rabu (3/6/2009).

Menurut Erlangga, apa yang disampaikan oleh Prita merupakan salah satu bagian dari kontrol sosial masyarakat. Dalam kasus ini, polisi seharusnya bisa lebih bijak bersikap kepada Prita.

“Ia hanya melakukan kontrol sosial kok. Polisi memang punya diskresi (wewenang), konteks penahanan harus disertai alasan-alasan seperti menghilangkan barang bukti. Tapi tidak perlu berlebihan seperti itu,” tambahnya.

Erlangga menjelaskan, kasus-kasus seperti ini memang aparat kerap dijadikan alat untuk menakut-nakuti masyarakat. Padahal belum tentu juga peristiwa yang dialami oleh Prita adalah bohong.

“Di sini masyarakat biasanya lemah, laporan-laporan masyarakat tentang (kejelekan) suatu company besar biasa tidak digubris. Jangan sampai nanti masyarakat menilai polisi memihak pada corporate besar,” tandasnya.

Jika ada perdamaian, maka pihak pihak RS yang harus berinisiatif lebih dulu untuk melakukan perdamaian. “Masyarakat kan hanya melakukan kontrol sosial,” ulangnya.

Tembus 10 Ribu Member, Facebooker Target Penangguhan Penahanan Prita

Kelompok “ Dukungan bagi Ibu Prita Mulyasari ” di Facebook menembus lebih 19 ribu anggota, jauh melebihi target, 7.500 anggota. Dengan banyaknya dukungan ini, facebooker mentargetkan setidaknya Prita mendapat penangguhan penahanan.

“Kita ingin menanggguhkan penahanan atau menganulir keputusan hakim. Ingin Bu Prita pulang dulu, sebisa mungkin. Kalau hasil terbaik ya menganulir putusan hakim, tapi minimal dia tidak ditahan,” tegas Enda Nasution, administrator kaukus ‘Dukungan bagi Ibu Prita Mulyasari’.

Enda yang dihubungi detikcom, Selasa (2/6/2009) berpendapat penahanan bagi Prita tidak masuk akal karena selaina ditahan, Prita dijerat dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), bukan dengan UU Perlindungan Konsumen.

Dedengkot blogger Indonesia ini juga menjelaskan, dengan dukungan sebesar itu, maka untuk melakukan sesuatu bagi Prita menjadi lebih mudah. Apalagi para anggota dukungan bisa dikontak melalui internet secara langsung.

“10 Ribu member bisa kita kontak lewat situs secara langsung jika ingin melakukan sesuatu. Entah bantuan materi atau immateri, tergantung apa langkah yang akan kita ambil selanjutnya,” jelas dia.

Hari ini, langkah para facebooker itu mulai dikonkretkan. Mereka akan mengadakan rapat menentukan langkah selanjutnya di kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pusat.

Penelusuran detikcom di Facebook hari Rabu (3/6/2009), kelompok yang dimotori Enda ini berhasil menggaet lebih dari 18 ribu pendukung.

Dewan Pers akan Kunjungi Prita di LP Tangerang

Dewan Pers akan mengunjungi Prita Mulyasari (32) yang dipenjara karena menulis surat keluhan atas pelayanan RS Omni International di internet. Dewan Pers akan mengklarifikasi kasus yang membuat Prita ditahan.

“Rombongan dipimpin Wakil Ketua Dewan Pers Leo Batubara ke LP Tangerang. Kami menyampaikan simpati karena Prita mendapati kesulitan karena dituntut RS Omni menggunakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sedangkan dia hanya menyatakan pendapatnya,” ujar anggota Dewan Pers Abdullah Alamudi.

Alamudi menyampaikan hal itu pada detikcom, Selasa (2/6/2009).

Rombongan Dewan Pers akan mengunjungi Prita hari Rabu (3/6/2009) ini pukul 11.00 WIB. Selanjutnya Dewan Pers akan mencoba mencari kebenaran dari kasus Prita ini. Dewan Pers turun tangan karena Prita menyatakan pendapatnya melalui media elektronik, yang diatur dalam UU Pers.

Dijelaskannya, UU Pers pasal 1 ayat 1 mengatakan pers adalah wahana sosial yang mencakup menyampaikan berita, mencari, mengolah, mengumpulkan, menyimpan berita baik secara elektronik, cetak dan media lain yang tersedia. Media lain termasuk internet.

“Kita sudah menelepon suami Prita kemarin. Mungkin kita juga akan berencana memanggil RS Omni,” jelas dia. Selain itu Dewan Pers juga berencana bertemu Jaksa Agung dan Menkominfo.

omni

Penahanan Prita Kesalahan Mutlak Kejaksaan dan Pembuat UU

Menggugat karena pencemaran baik sah-sah saja, tapi apakah mesti si tersangka perlu ditahan di penjara sembari menunggu diadili seperti nasib Prita Mulyasari? Di mata pengamat hukum pidana UI Rudy Satrio, penahanan itu berlebihan.

“Ini kesalahan mutlak Kejaksaan dan pembuat undang-undang,” komentar Rudy pada detikcom, Rabu (3/6/2009).

Kesalahan pembuat UU itu bisa dilihat dari KUHP dan UU ITE. Dalam aturan yang lebih khusus (UU ITE) seharusnya hukuman yang berlaku menyesuaikan UU yang lebih tinggi (KUHP).

“Lex spesialis harusnya hukumannya lebih rendah atau sejalan dengan UU di atasnya,” imbuhnya.

Prita dikenai pasal berlapis tentang pencemaran nama baik yaitu pasal 310 KUHP dengan ancaman hukuman 1,4 tahun, pasal 311 dengan ancaman 4 tahun penjara dan UU ITE pasal 27 ayat 3 dengan ancaman 6 tahun penjara. Nah inilah yang dianggap merupakan kesalahan pembuat UU, sebab seharusnya jeratan di UU ITE yang lex spesialis lebih rendah dibandingkan UU ITE. Tingginya ancaman di UU ITE digunakan jaksa menahan Prita.

“Seharusnya diproses dulu baru ditahan. Kejaksaan jangan hanya mendasarkan pada yuridis formalnya saja (UU ITE). Lihat juga Prita itu perempuan dan kasusnya bagaimana,” ujar Rudy.

Selama ini alasan penyidik menahan tersangka adalah ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara, tersangka dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, tersangka akan kabur, dan tersangka dikhawatirkan mengulangi perbuatannya.

Dewan Pers: RS Omni Bisa Hambat Kebebasan Berpendapat Masyarakat
RS Omni Internasional yang menggugat Prita Mulyasari (32) hingga akhirnya ditahan dinilai bisa menghambat kebebasan berpendapat masyarakat. Padahal RS Omni sudah melakukan bantahan melalui milis dan beriklan di media.

“Kita harapakan RS Omni menyadari tindakannya, keterlaluan karena dia sudah menggunakan hak jawabnya. Seharusnya sudah selesai di situ,” ujar anggota Dewan Pers Abdullah Alamudi pada detikcom, Selasa (2/6/2009).

RS Omni juga seharusnya menyadari bahwa email yang ditulis Prita adalah alat informasi melakukan perbaikan ke dalam. Lagi pula apa yang disampaikan Prita adalah curhat kepada teman-temannya.

“Ini seperti mengirim SMS untuk teman-temannya tentang penderitaan yang dia alami. Lalu ada temannya mem-forward ke mana-mana, ke milis, dia dituduh melakukan pencemaran nama baik Pasal 27 UU ITE,” jelasnya.

Lebih lanjut, tindakan RS Omni ini bisa membungkam hak-hak masyarakat yang dilindungi Pasal 28 F UUD 1945.

“Ini bukan cuma masalah Prita, ini upaya membungkam hak masyarakat menyatakan pendapat dan hak itu dilindungi UUD 45 Pasal 28 F. Lagi pula RS Omni sudah menggunakan hak jawabnya melalui milis,” jelasnya.

UU ITE Dinilai Hanya untuk Pencemaran Nama Baik Terhadap Individu

Kejaksaan dinilai salah menerapkan pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam menjerat Prita Mulyasari (32), yang diduga mencemarkan nama baik RS Omni Internasional, Tangerang. Pasal 27 tersebut hanya dapat diberlakukan pada kasus pencemaran nama baik terhadap orang/individual, bukan badan hukum.

“Pasal 27 ayat (3) tidak bisa dikenakan pada badan hukum. Pencemaran nama baik itu berkaitan reputasi person/individu bukan badan hukum,” jelas Koordinator Divisi Advokasi HAM Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Anggara kepada detikcom, Rabu (3/6/2009).

Menurut Anggara, pasal 27 ayat (3) UU ITE sejak awal memang sudah mengandung kontroversi. Pasal 27 ayat (3) tersebut berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

“Sejak awal kami memang menolak adanya aturan tentang pidana penghinaan atau disebut dekriminalisasi penghinaan,” tambahnya.

Anggara menjelaskan, aturan delik penghinaan dalam UU ITE sebenarnya tidak perlu dicantumkan, karena aturan tersebut sudah terkandung dalam KUHP.

“Tidak ada negara hukum di negara manapun yang mempunyai delik penghinaan yang diatur di banyak tempat seperti Indonesia ada di UU ITE, UU Penyiaran, dan KUHP,” kata Anggara.

Jaksa, lanjut Anggara, telah salah menafsirkan materi dari UU ITE. “Itu jaksanya tidak tepat, kami minta supaya majelis hakim menyingkirkan sementara pasal UU ITE tersebut,” tandasnya.

Tambahkan Pasal UU ITE, Jamwas Panggil Jaksa Kasus Prita
Kejaksaan Agung (Kejagung) akan memanggil jaksa yang menangani kasus Prita Mulyasari (32). Hal itu berkaitan dengan dugaan adanya penambahan pasal 27 ayat (3) UU ITE di luar berkas penyidikan polri.

“Sehubungan dengan penanganan kasus email di Banten, kalau benar jaksa menambah pasal ITE di luar berkas penyidikan Polri, Jaksa Agung memerintahkan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) supaya menindak tegas siapa pun jaksa yang terlibat,” kata Kapuspenkum Kejagung Jasman Panjaitan dalam pesan singkat kepada detikcom, Selasa (3/6/2009).

Sebelumnya, kejaksaan telah menambahkan pasal 27 ayat (3) UU ITE untuk menuntut Prita soal pencemaran nama baik. Karena ancamannya maksimal 6 tahun, saat ini Prita telah ditahan di Lapas Wanita Tangerang, Banten.

YLKI: Konsumen Harus Lebih Kritis Pilih Kata-kata

Kasus Prita Mulyasari, yang ditahan karena dituduh mencemarkan nama baik RS Omni International, cukup mencengangkan banyak pihak. Konsumen yang merasa tidak puas dengan pelayanan suatu perusahaan pun tak ayal takut untuk bersuara.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) selaku lembaga yang konsern pada perlindungan konsumen tidak mengharapkan hal tersebut. Namun konsumen diharap bisa mengambil pelajaran dari kasus Prita.

“Ketidakpahaman kita tentang hukum ternyata itu menjadi potensi dikriminalkan dan menjadi bumerang buat kita. Jadi mungkin kita harus lebih kritis untuk memilih kata-kata yang tidak menuduh atau judgement,” kata Ketua YLKI Huzna Gustiana Zahir kepada detikcom, Rabu (3/6/2009).

Huzna menyadari, seorang konsumen yang kecewa pada pelayanan suatu tempat memang terkadang emosional dan mengeluarkan kata-kata yang bersifat menuduh. Kata-kata semacam itu memang sudah lumrah digunakan untuk konsumen yang mengadu.

“Tapi ternyata kata-kata semacam itu bisa berbalik ke konsumen. Jadi sebaiknya kalau ingin komplain, tunjukkan fakta yang terjadi,” kata Huzna.

Huzna juga mengimbau, sebaiknya komplain terlebih dulu dialamatkan ke tempat yang membuat si konsumen kecewa. Namun jika tetap tidak direspons, konsumen dapat lari ke lembaga perlindungan konsumen atau suara pembaca.

Dewan Pers Bertemu 45 Menit dengan Prita di LP Wanita Tangerang
Tiga utusan Dewan Pers mengunjungi Prita Mulyasari (32) di LP Wanita Tangerang, Banten. Kedatangan Dewan Pers ini untuk mendengar secara langsung kasus delik UU Informasi dan Teknologi (ITE) yang dialami Prita.

Rombongan Dewan Pers itu terdiri dari Wakil Ketua Sabam Leo Batubara, Komisi Pengaduan Bekti Nugroho, dan Poksa Hukum Wikrama. Mereka tiba di LP Jl M Yamin, Tangerang, Banten, Rabu (3/6/2009) sekitar pukul 11.15 WIB.

Begitu diterima oleh Kalapas Wanita Tangerang, Arti Wirastuti, mereka langsung menuju ke aula di ruang tengah. Beberapa saat kemudian, tampak Prita dijemput dari selnya di Blok Menara No 1.

Dalam pertemuan tersebut, Prita didampingi oleh tiga kakak perempuannya, yakni Novi Muktiari, Carolina, dan Sawitri. Prita merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara.

Kesedihan masih menggelayuti wajah ibu dua balita tersebut. Kedua mata perempuan yang mengenakan jilbab hitam ini terlihat sembab.

Pertemuan Dewan Pers dan Prita hanya berlangsung sekitar 45 menit. Sekitar pukul 12.00 WIB rombongan Dewan Pers keluar dari LP.

JK Keberatan Prita Ditahan

prita
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), keberatan terhadap penahanan Prita. Menurutnya, penahanan Prita merupakan bentuk ketidakadilan.

“Entar kita selesaikan dengan Polisi itu tidak adil. Seharusnya diperiksa dulu, harus tahu masalahnya jangan langsung ditahan,” ujar JK di kantornya, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2009).

JK pun mempertanyakan, mengapa Prita yang tengah menyusui bayinya ditahan oleh Polisi. Selain itu, JK juga keberatan alasan penahanan yang dilakukan oleh polisi.

“Masak hanya nulis email saja dilarang,” kritik calon presiden ini.

Ketua umum Partai Golkar ini menambahkan dirinya akan menghubungi petinggi kepolisian, terkait kasus ini. Menurutnya, apabila kasus ini tidak benar maka dirinya akan mendesak agar Prita dibebaskan.

“Ya, kalau kasusnya tidak benar, ini perintah,” tegasnya.

Prita Sedih & Ingin Cepat Pulang ke Rumah
Prita Mulyasari (32) mengaku sedih dipenjara karena mengirimkan email yang berisi keluhannya terhadap rumah sakit Omni Internasional. Prita ingin pulang dan kembali menyatu dengan suami dan anak-anaknya setelah dipenjara sejak 13 Mei.

“Saya pengin cepat pulang,” kata Prita di LP Wanita Tangerang, Banten, sesaat sebelum bertemu dengan Dewas Pers yang menjenguknya di LP tersebut, Rabu (3/6/2009).

Usai mengucapkan keinginannya tersebut, Prita tidak kuasa menahan air matanya dan menangis. Perempuan berjilbab hitam ini tampak didampingi oleh tiga kakak perempuannya, yaitu Novi Muktiari, Carolina, dan Sawitri.

Prita bercerita, tidak sampai satu hari dirinya diperiksa dan langsung ditahan. Dia dituduh mencemarkan nama baik RS Omni dan dijerat KUHP dan UU Informasi & Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

Dikatakan Prita, pada saat di Kepolisian, dirinya hanya disangka melanggar pasal 301 KUHP tentang pencemaran nama baik. Dia kaget setelah mengetahui Kejaksaan menambahnya dengan pasal di UU ITE.

“Saya disuruh menandatangai surat keterangan sehat wal afiat. Saat itu mental saya sedang drop,” pungkasnya.

Tim Sukses JK Akan Jenguk Prita, Tawarkan Advokasi

Kasus Prita Mulyasari (32) memasuki ranah politik. Selain akan dijenguk Megawati di LP Wanita Tangerang, tim sukses JK-Wiranto juga akan menemui tersangka pencemaran nama baik RS Omni International ini.

“Kami sekarang akan datang ke penjara untuk tawarkan Ibu Prita advokasi,” ujar juru bicara JK-Wiranto, Indra J Piliang, kepada wartawan di JK-Wiranto Media Centre, Jl Sungai Gerong, Jakarta, Rabu (3/6/2009).

Prita kini harus terpisah dari kedua anaknya. Saat ini Prita sudah ditahan di Blok Menara No 1, LP Wanita Tangerang, Banten.

prita
Menurut anggota bidang hukum dan advokasi JK-Wiranto, Nudirman Munir, penahanan Prita melecehkan UUD 1945. Kebebasan berpendapat warga mulai terancam akibat kasus ini.

“Kalau yang dilakukan Prita dilarang, berarti melanggar UUD 45 tentang kebebasan berpendapat,” tegas Nudirman.

Nantinya, pasal pencemaran nama baik akan dijadikan senjata ampuh untuk melawan pihak tertentu. Sebaiknya, lanjut Nudirman, dibuktikan terlebih dahulu apakah yang dilakukan Prita memang menyalahi aturan, tidak langsung ditahan di penjara.

“Nanti dikit-dikit pencemaran nama baik,” katanya khawatir.

Polisi: Kejaksaan Yang Menahan Prita
Polisi tidak menahan Prita Mulyasari. Anak 1,3 tahun dan Prita yang kooperatif jadi bahan pertimbangan. Untuk penahanan, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang yang melakukan.

“Dari awal kita tidak menahan. Kejaksaan yang menahan,” kata Kepala Satuan Remaja Anak dan Wanita (Renakta) Direkrorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya AKBP Agustinus Pangaribuan kepada wartawan di kantornya, Jl Sudirman, Jakarta Selatan (3/6/2009).

Alasan polisi tidak menahan Prita saat itu karena kondisi Prita yang memiliki anak berusia 1,3 tahun. Terlebih lagi, menurutnya, selama pemeriksaan, Prita bersikap kooperatif.

“Kita lihat dari berbagai aspek dan dia juga kooperatif sehingga kita tidak perlu melakukan penahanan. Dia juga punya anak kecil, kasihan,” kata Agustinus.

Agustinus menjelaskan, Prita ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan beberapa kali di Polda Metro Jaya. Pelapornya adalah Renold Parentino, pengacara dr. Hengki.

“Dia (Hengki) adalah dokter yang menangani Prita,” lanjutnya.

Melalui kuasa hukumnya, Hengki melaporkan Prita pada 5 September 2008. Dalam laporan yang bernopol LP/ 2260/K/IX/2008/spk unit 1, Prita dilaporkan atas tuduhan Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

Selang satu bulan, tepatnya 22 Desember 2008, Prita di-BAP untuk pertama kali. Dari situ, Prita diperiksa secara marathon hingga akhirnya berkasnya dilimpahkan ke Kejari Tangerang pada 30 April 2009 setelah sebelumnya berkasnya dua kali P19.

“Namun kami tidak melakukan penahanan sekalipun,” jelasnya.

Menurutnya, sejak Hengki melaporkan Prita, pihaknya telah memiliki cukup bukti. “Print out email yang dia sebar luaskan di internet itu yang dijadikan bukti,” tuturnya.

Mensesneg: Kasus Prita Tantangan UU Cyber Law

pritaKasus yang menimpa Prita Mulyasari membuktikan masih banyak kalangan yang belum memahami UU Pers dan UU Cyber Law. Ini tantangan bagi semua pihak dalam menyosialisasikan sebuah produk hukum.

Demikian komentar Mensesneg Hatta Rajasa menjawab pertanyaan pers atas
kasus Prita Mulyasari. Dia ditemui di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (3/6/2009).

“Intinya apakah kita memberlakukan information dengan benar. Apakah Ibu itu ingin menyampaikan keluhannya atau apa,” kata Hatta.

Hatta ketika menyampaikan komentar tersebut sedang makan rujak yang dibawa oleh wartawan. Salah seorang wartawan menanyakan kasus Prita Mulyasari di tengah kesempatan santai itu.

Pidanakan Prita, Tjahjo Kumolo Anggap RS Omni International Arogan

Kasus Prita Mulyasari yang ditahan gara-gara dituduh mencemarkan nama baik RS Omni International mencengangkan banyak pihak. Bahkan anggota DPR Tjahjo Kumolo menyebut kasus itu suatu bentuk arogansi oleh lembaga pelayan masyarakat.

“Kalau sebuah lembaga yang melayani masyarakat (RS Omni International) arogan, tidak mau menerima kritik atau saran. Saya kira ini harus kita tinjau kembali fungsi kemasyarakatannya,” ujar anggota DPR dari FPDIP, Tjahjo Kumolo di LP Wanita Tangerang, Jl TMP Taruna, Tangerang, Rabu (3/6/2009).

Menurut Tjahjo, semua bentuk pelayanan kepada masyarakat apakah itu swasta maupun pemerintah seharusnya memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Baik yang mampu maupun tidak, baik pejabat maupun masyarakat umum.

Sementara itu, ketika disinggung soal kemungkinan akan dilakukannya revisi pasal 27 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Tjahjo menyatakan hal tersebut perlu dilakukan.

“Perlu ada pembahasan ulang untuk mengubah UU. Tapi semuanya perlu proses, UU kan kompleks, saling berkaitan,” kata pria yang datang mengenakan baju batik tersebut.

Tjahjo sendiri datang ke LP Wanita terkait rencana kedatangan calon presiden Megawati Soekarnoputri ke tempat tersebut. Direncanakan Mega akan tiba di lokasi sekitar pukul 14.30 WIB dan akan berdialog dengan Prita.

Prita Minta RS Omni Hentikan Zalimi Dirinya

prita
Ditahan akibat tuduhan mencemarkan nama baik Rumah Sakit Omni International membuat Prita Mulyasari (32) merasakan penderitaan hebat. Prita meminta RS Omni untuk menghentikan penzaliman terhadap dirinya.

“Dari pihak pelapor tolong hentikan penzaliman kepada kami, terutama saya,” kata Prita sambil terisak-isak sebelum bertemu dengan Dewan Pers di LP Wanita, Tangerang, Banten, Rabu (3/6/2009).

“Ya Allah saya minta hati nurani dibukakan kembali. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian (Omni),” doa ibu dua orang balita yang mengenakan jilbab hitam itu.

Namun, dikatakan Prita, dirinya siap menghadapi cobaan yang tengah menimpanya.

“Hukum manusia tidak ada artinya jika dibandingkan dengan hukum Allah. Allah akan menjawab,” pungkasnya.

Kaukus Perempuan DPR Tuntut Prita Dibebaskan
Perempuan anggota DPR protes atas penahanan Prita Mulyasari yang ditahan gara-gara dituduh mencemarkan nama baik RS OMNI International. Mereka minta Prita dibebaskan demi alasan hak asasi.

“Sepatutnya, Prita diberikan status penahanan rumah karena tidak
mengindikasikan risiko akan menghalangi proses hukum,” kata juru bicara Kaukus Perempuan Parlemen, Lena Mariana, dalam jumpa pers di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/6/2009).

Lena yang dari PPP didampingi Eva Kusuma Sundari (PDIP), Azlaini Agus (PAN), dan komisioner Komnas HAM Nurkholis.

Kaukus Perempuan Parlemen ini juga meminta kepolisian mempertimbangkan alasan kemanusiaan dalam penahanan Prita.

“Ibu Prita ini, ibu yang memiliki anak seperti kita, sejak ditahan dia tidak bisa bertemu anaknya,” kata Lena.

Sementara itu, Eva mengatakan, dalam kasus Prita semestinya posisi Prita sebagai korban, yakni konsumen RS Omni Internasional yang harus  dilindungi. Karena itu, menurut politisi PDIP ini, Prita harusnya mendapat  perlindungan hukum.

“Sepatutnya, dia justru mendapat keadilan atas tidak diperolehnya hak-hak sebagai konsumen dan bukan dikorbankan lagi,” kata Eva.

Menurut Eva, apa yang dilakukan Prita dengan menulis email keluhan merupakan bagian tindakan kontrol masyarakat terhadap pelayanan publik.

Pengenaan pasal pencemaran nama baik terhadap Prita, lanjut Eva, tidak sejalan dengan hak politik yang dimiliki warga negara.

“Pada konteks jaminan negara atas penegakan HAM kebebasan menyatakan pendapat, maka pengenaan pasal nama pencemaran baik amat kontraproduktif yang tidak sejalan dengan hak politik rakyat,” protes Eva.

Ketua MK: UU ITE Sudah Benar
Selain pasal KUHP, Prita Mulyasari juga dikenai pasal 27 (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Bahkan karena pasal terakhir yang tiba-tiba dipakai jaksa inilah Prita mendekam di LP Wanita Tangerang sejak 13 Mei lalu.

Pasal 27 (3) UU ITE punya cerita sendiri. Beberapa bulan lalu, sejumlah warga negara mengajukan judicial review terhadap pasal yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” itu.

Pada 5 Mei lalu, MK menolak permohonan uji materi itu karena menganggap pasal itu tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Ketua MK Mahfud MD menyatakan, pihaknya menolak permohonan uji materi itu  untuk mencegah adanya pencemaran nama baik melalui dunia maya. Keberadaan UU ITE dinilai sudah benar dan tidak menciptakan dua undang-undang.

“UU ITE itu benar adanya, karena memang cara-cara mencemarkan nama baik atau memfitnah bisa dilakukan lewat alat-alat elektronik,” ujarnya di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2009).

Menurut Mahfud, fitnah yang dilakukan melalu dunia maya memiliki efek yang lebih luas dibandingkan dengan pencemaran lewat pidato. “Sifatnya massif dan jauh lebih meluas dan sulit juga untuk dihapus dan terlanjur beredar,” katanya.

Keberadaan UU ITE lanjut, Mahfud, bukanlah duplikasi dari KUHP dan tidak menciptakan dua UU, hanya saja UU ITE syarat-syaratnya harus mengikuti UU KUHP. “Harus ada pengaduan, unsur-unsurnya sama,” imbuhnya.

Ditanya mengenai kasus Prita Mulyasari (32) yang dikenai Pasal 27 ayat (3) UU ITE karena dianggap melakukan pencemaran nama baik RS Omni Internasional, menurut Mahfud, tinggal dibuktikan di pengadilan.

“Mungkin dia tidak mencemarkan nama baik, tapi emailnya mengandung pencemaran nama baik, lalu dikirim-kirim dan sifatnya menjadi umum. Tinggal pembuktian di pengadilan,” jelasnya.

Untuk penerapan kasus Prita, Mahfud enggan berkomentar. Dia hanya menegaskan bahwa UU ITE sudah dibuktikan konstitusional. “Sudah di uji di MK, UU ITE konstitusional,” tandasnya.

Kasus Prita menarik simpati karena pemenjaraan yang terjadi padanya. Uniknya, saat di polisi, Prita hanya dikenai pasal KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun. Ketika berkas sampai di jaksa, pasal 27 (3) UU ITE dengan ancaman 6 tahun penjara ditambahkan sehingga Prita ditahan.

Adrianus: Penahanan Prita Jangan-jangan Ada Konspirasi
Penahanan Prita Mulyasari (32) di LP Wanita Tangerang menuai kontroversi.  Penahanan Prita ditengarai berbau konspirasi.

“Saya percaya penegak hukum punya akal sehat, perlu tidak sih penahanan itu dilakukan. Kalau memang perlu kita harus tahu assessment-nya,” kata Kriminolog UI Adrianus Meliala dalam sebuah seminar di Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Rabu (3/6/2009).

Menurut Adrianus, dalam KUHAP ada 3 hal yang dapat menyebabkan seseorang ditahan yaitu melarikan diri, mengintimidasi dan merusak barang bukti. “Kita bisa lihat dari mana ketiganya dia kena,” katanya.

Adrianus mencurigai adanya konspirasi dalam penanganan kasus yang menimpa Prita. “Kita juga heran ada apa ini, jangan-jangan ada konspirasi dari semua ini,” katanya.

Adrianus menilai ironis UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang bagus justru korban pertamanya adalah seorang ibu rumah tangga biasa.

“Jangan-jangan belum mampu menerapkan UU dengan optimal dan tidak bisa menangkap pemain sebenarnya akhirnya yang kena ibu rumah tangga yang lagi curhat,” katanya.

Hak Anak Dilanggar, AJI Siap Jamin Penangguhan Penahanan Prita
Dukungan terhadap Prita Mulyasari, ibu dua anak yang ditahan karena dituduh mencemarkan nama baik RS OMNI International terus bertambah. Kali ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) siap memberikan jaminan agar penahanan Prita ditangguhkan.

“AJI siap memberikan jaminan penangguhan penahanan terhadap Prita tidak akan melarikan diri dan tidak akan menghilangkan barang bukti,” kata Koordinator Advokasi Margiyono.

Hal itu disampaikan dia di kantor AJI di Jalan Kwitang, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2009). Sebelumnya AJI telah menggelar rapat dengan para blogger yang membantu Prita.

Margiyono mengatakan, penahanan terhadap Prita sungguh keterlaluan. Alasan untuk memenjarakan Prita di LP Wanita Tangerang menurutnya belum memenuhi syarat.

“Ancaman 6 tahun penjara saja tidak cukup untuk menjadi alasan penahanan harus ada syarat tambahan untuk bisa menahan seorang tersangka yaitu menghilangkan barang bukti atau dikhawatirkan melarikan diri,” katanya.

“Saya kira syarat-syarat itu belum dipenuhi,” lanjut Margiyono.

Dengan penahanan Prita, kata Margiyono, Kejaksaan bukan hanya telah melanggar hak Prita tetapi juga dua anaknya. “Apalagi Prita masih punya 2 anak yang salah satunya masih disusui. Hak anak Prita juga dilanggar karena anak tidak mendapat hak asuh dari orang tua,” kata Margiyono.

AJI Dukung Delik Pencemaran Nama Baik Dihapus
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai delik pencemaran nama baik yang dikenakan pada Prita Mulyasari, yang ditahan gara-gara menulis curhat di internet, merupakan wujud ancaman terbesar kebebasan berekspresi di Indonesia. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mendorong delik itu dihapus.

Koordinator Advokasi AJI, Margiyono, mengatakan, banyak negara sudah menghapuskan delik pencemaran nama baik. Namun, Indonesia justru menambah berat delik pencemaran nama baik melalui UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Pencemaran nama baik dalam UU ITE terlalu eksesif. AJI mendorong agar UU pencemaran nama baik dihapuskan karena itu tradisi peninggalan zaman kolonial yang represif,” kata Margiyono di kantor AJI, Jalan Kembang Raya, Kwitang, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2009).

Menurut dia, hak kebebasan warga negara menyampaikan pendapat itu dijamin melalui pasal 28 f UUD 1945.

“AJI akan terus mengusahakan agar pencemaran nama baik dihapuskan.
Entah itu melalui uji materiil lagi ke MK, atau mendorong lewat proses legislasi di DPR, lewat UU,” ujarnya.

Dengan banyaknya artis di DPR periode mendatang, kata Margiyono, seharusnya mereka juga berkepentingan karena sering tampil di show dan mereka seniman yang berekspresi menyampaikan kebebasannya.

Hendarman Minta Jaksa yang Diduga Jerat Prita dengan UU ITE Ditindak
Jaksa Agung Hendarman Supandji memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas jaksa yang diduga menambahkankan pasal UU ITE dalam perkara Prita Mulyasari (31). Polisi semula hanya menjerat Prita dengan KUHP terkait tuduhan mencemarkan nama baik RS Omni Internasional.

“Siapapun jaksa yang terlibat,” kata Jaksa Agung saat melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kepri) seperti dikutip dari situs http://www.kejaksaan.go.id, Rabu (3/6/2009).

Dijelaskan dalam situs terbaru Kejaksaan tersebut, keluarga Prita sebetulnya telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang, Banten.

Namun, Kasi Pidum Kejari Tangerang mengatakan, penahanan perempuan yang mempunyai 2 balita itu didasarkan pada surat Kajati Banten. Surat tersebut memerintahkan Prita harus ditahan.

Mega Temui Prita di LP Tangerang

pritaCapres Megawati Soekarno Putri juga sempat menjenguk Prita sebelum dibebaskan.
Megawati Soekarnoputri membesuk Prita Mulyasari di LP Tangerang. Didampingi Sekjen PDIP Pramono Anung dan Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo, serta Puan Maharani, mereka berdialog dengan Prita.

Mega dan rombongan tiba di LP Tangerang, sekitar pukul 15.00 WIB, Rabu (3/6/2009). Prita yang memang sudah kebanjiran tamu, langsung menyalami Mega. Mantan presiden ini pun sempat mengusap bahu Prita.

Mereka lantas mengadakan pertemuan tertutup di dalam ruang tamu LP. Sekitar 30 menit berbicara, hingga kemudian Mega dan rombongan memberikan keterangan pers.

Kunjungan Mega ini juga sebagai bentuk dukungan moril kepada Prita yang ditahan.

Hendarman Perintahkan Eksaminasi Jaksa Kasus Prita
Tidak mau disalahkan karena menahan Prita Mulyasari terkait kasus pencemaran nama baik RS OMNI International, Jaksa Agung Hendarman Supandji angkat bicara. Hendarman telah memerintahkan Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Abdul Hakim Ritonga untuk mengeksaminasi (meneliti) jaksa terkait kasus itu.

“Apabila ada penyimpangan, saya memerintahkan Jaksa Agung Muda Pidana Umum untuk melakukan eksaminasi kasus tersebut,” ujar Hendarman di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, Kepri, Rabu (3/6/2009).

Menurut Hendarman, apabila ada pelanggaran terhadap kasus tersebut, pihaknya juga telah memerintahkan jajaran pengawas kejagung untuk melakukan inspeksi terhadap kasus tersebut.

Terkait penahanan Prita, Hendarman menyebut kasus tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan. Oleh karena itu, penahanan Prita menjadi tanggung jawab pengadilan.

“Saya sudah mengecek kejaksaan bahwa itu sudah dilimpahkan ke pengadilan. Jadi bukan tahanan kejaksaan lagi,” jelasnya.

Prita Mulyasari Bebas dari Penjara
Setelah ‘digempur’ lewat dunia nyata dan dunia maya, akhirnya aparat hukum membebaskan Prita Mulyasari (32) dari LP Wanita Tangerang, Rabu (3/6/2009).

“Sudah dialihkan penahanannya dari tahanan rutan menjadi tahanan kota,” kata Kapuspenkum Kejagung Jasman Panjaitan lewat pesan singkatnya kepada detikcom.

Hal serupa disampaikan oleh Kepala LP Wanita Tangerang Arti Wirastuti. “Dialihkan dari tahanan rutan menjadi tahanan kota,” ujarnya di LP Wanita, Jl TMP Taruna, Tangerang.

Prita, ibu dua balita, masuk sel per 13 Mei. Dia dimasukkan sel oleh jaksa setelah memasukkan UU ITE pasal 27 (3) dalam berkas perkara dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun. Dia menjadi tersangka pencemaran nama baik RS Omni International setelah menulis keluhannya lewat internet.

Menurut Jasman, alasan kemanusiaan dan keadilan sesuai pesan Jaksa Agung agar jaksa peka terhadap keadilan, menjadi alasan pembebasan Prita.

Kejagung ‘Bebaskan’ Prita Demi Kemanusiaan dan Keadilan
Prita Mulyasari, ibu dua anak yang ditahan di LP Wanita Tangerang karena tuduhan pencemaran nama baik RS OMNI International akhirnya dikeluarkan dari penjara. Alasannya, demi kemanusiaan dan keadilan.

“Alasannya kemanusiaan dan keadilan sesuai pesan Jaksa Agung agar jaksa peka terhadap keadilan,” kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung M Jasman Pandjaitan kepada detikcom, Rabu (3/6/2009).

Status Prita sudah dialihkan dari tahanan rutan menjadi tahanan kota. Dengan begitu, Prita sudah bisa pulang ke rumah dan bertemu dua anaknya yang masih kecil-kecil.

Kejagung Kirim Tim Periksa Jaksa di Banten
Kejaksaan Agung (Kejagung) merespon pertanyaan publik atas kasus Prita Mulyasari. Tim dari Jamwas dan Jampidum pun kini tengah diturunkan ke Banten, melakukan pemeriksaan.

“Jamwas sebagai pengawasan fungsional dan Jampidum sebagai pengawasan melekat,” kata Kapuspenkum Kejagung Jasman Panjaitan saat dihubungi melalui telepon, Rabu (3/6/2009).

Jasman melanjutkan, saat ini tim dari Kejagung sudah berada di Kejati Banten. “Tim nanti juga akan mempertanyakan soal kasus ini, bagaimana adanya penambahan pasal itu,” terangnya.

Prita kini telah mendapat penahanan kota dari Kejagung. Resmi mulai hari ini Prita bisa kembali ke pelukan keluarga.

Mega Sangkal Jenguk Prita untuk Kampanye
Capres Megawati Soekarnoputri merasa terpanggil hatinya atas penahanan Prita Mulyasari terkait kasus pencemaran nama baik RS Omni International lewat internet. Mega menilai kasus Prita mencerminkan hukum di Indonesia.

“Saya ke sini karena mendapat laporan tentang nasib seorang perempuan yang mendapatkan perlakuan kurang pantas. Saya merasa bahwa kasus ini cukup aneh. Ini menjadi gambaran hukum di Indonesia,” ujar Mega usai membesuk Prita di LP Wanita Tangerang, Jl TMP Taruna, Tangerang, Rabu (3/6/2009).

Mega membantah kedatangannya membesuk Prita untuk berkampanye. “Tapi untuk mendukung hal-hal yang tidak pernah saya rasakan. Meskipun dengan satu sisi yang berbeda,” imbuh Mega.

Mega mengaku, setiap warga negara yang mendapatkan perlakuan kurang pantas tidak bisa dibiarkan begitu saja. Prita sendiri mengaku kepada Mega tidak tahu alasan keluhannya itu menjadi tersebar.

“Mbak Prita sendiri tidak mengetahui mengapa dan apa yang menjadi keluhannya di internet bisa menyebar. Mungkin ini ada pihak-pihak yang bertanggung jawab dan sengaja memanfaatkan,” kata Mega yang berbaju batik motif hijau dan biru ini.

Keluarga Bersyukur Prita Bebas
Prita Mulyasari hari ini dibebaskan dari penjara setelah statusnya dialihkan menjadi tahanan kota. Keluarga Prita pun mensyukuri pembebasan ibu dua anak ini.

“Subhanallah kita bersyukur sekali ini suatu hal yang luar biasa buat kita,” ujar kakak Prita, Sawitri, di LP Wanita, Jl TMP Taruna, Tangerang, Rabu (3/6/2009).

Sawitri pun berharap adiknya agar dapat segera bisa pulang, guna melepas rindu dengan anak-anaknya dan keluarga. “Sekarang kita bisa tenang, kita bisa pulang, melepas rindu dengan keluarga,” ucap Sawitri.

Sawitri menambahkan, meski telah bebas, Prita akan tetap menjalani sidang di Pengadilan Negeri Tangerang, Kamis (4/6/2009) besok. “Ya (mengikuti sidang) tetapi paling tidak dia sudah bisa pulang,” tambah Sawitri.

Prita: Alhamdulillah… Subhanallah!!

prita
Kini tidak ada lagi wajah muram dan murung di wajah Prita Mulyasari. Ucapan penuh syukur pun ia panjatkan ketika mengetahui dirinya dibebaskan dari LP Tangerang dan berstatus tahanan kota.

“Alhamdulillah, subhanallah,” ucap Prita di LP Tangerang, Jl TMP Taruna, Tangerang, Banten, Rabu (3/6/2009).

Senyum terus menghiasi wajah ibu beranak dua itu. Mengenakan kerudung hitam, ia menyebar senyum ke arah para wartawan dan petugas lapas.

Rasa gembira juga menyelimuti sang suami dan 3 kakak Prita. Mereka terlihat tidak sabar menunggu orang yang disayanginya itu melangkah keluar dari kungkungan jeruji besi.

“Subhanallah kita bersyukur sekali. Ini suatu hal yang luar biasa buat kita,” ujar kakak Prita, Sawitri.

Kapolri Cek Ulang Berkas Prita

prita
Berkas Prita Mulyasari yang dituduh mencemarkan nama baik RS OMNI International telah dilimpahkan polisi ke kejaksaan. Meski bukan lagi otoritas polisi, Kapolri Bambang Hendarso Danuri (BHD) tetap akan mengecek ulang berkas tersebut.

“Kita akan cek juga meskipun sudah kita limpahkan ke kejaksaan,” kata BHD di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2009).

BHD mengatakan, dirinya akan mengundang penyidik yang menangani kasus ibu dua anak itu. BHD ingin memastikan apakah unsur-unsur seperti yang dirumuskan di UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terpenuhi dalam Baerita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Kita akan kaji itu. Berkas kan sudah kita serahkan ke kejaksaan, ini hanya untuk internal sehingga terpenuhi bukti dan bisa diajukan ke pihak kejaksaan,” kata BHD.

Kajian internal tersebut, kata BHD, untuk memastikan tidak ada kepentingan apapun dalam kasus ini. “Bahwa ini murni penegakan hukum yang memang memenuhi unsur-unsur yang bersangkutan dalam UU ITE sendiri,” kata BHD.

SBY Minta Penjelasan Kapolri dan Jaksa Agung Soal Prita
Kasus hukum yang menimpa Prita Mulyasari juga menjadi perhatian Presiden SBY. Dia minta jajaran penegak hukum agar dalam menjalankan tugas juga memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat.

Demikian kata Jubir Kepresidenan Andi Mallarangeng usai rapat koordinasi bidang polkam, Rabu (3/6/2009). Rapat berlangsung di Kantor Presiden, Jakarta.

“Pertimbangkan pula berbagai segi lain dan UU sehingga antara penegakan hukum dan rasa keadilan masyarakat tumbuh bersama dan klop,” ujar dia.

Di dalam rapat koordinasi yang berakhir sore ini, Presiden SBY meminta penjelasan tentang proses hukum kasus Prita Mulyasari kepada Kapolri Jenderal Bambang HD. Juga kepada Jaksa Agung Hendarman Supandji yang sedang berdinas di Kepri, melalui telepon.

Secara bergantian Kapolri dan Jaksa Agung menjelaskan proses hukum serta UU apa saja yang digunakan. Kepada dua pejabat tinggi negara tersebut, Presiden SBY minta agar ada solusi yang terbaik.

“Presiden minta Jaksa Agung dan Kapolri melihat kasus ini dengan baik sehingga bisa mendapatkan solusi yang baik,” tutur Mallarangeng.

Mallarangeng menolak memaparkan materi yang dijelaskan Kapolri dan Jaksa Agung. Terutama tentang penggunaan UU ITE oleh pihak Kejaksaan yang justru dihindari oleh penyidik Polri.

“Kita tidak mau masuk dalam detail hukum,” ujarnya.

Bebas dari Penjara, Prita Ditunggu 2 Buah Hatinya
Prita Mulyasari dibebaskan dari penjara dan menjadi tahanan kota. Saat ini, Prita yang dijadikan tersangka kasus pencemaran nama baik oleh RS Omni Internasional Alam Sutera karena menulis keluhan di internet, ditunggu dua buah hatinya.

Pemantauan detikcom pukul 17.15 WIB, Rabu (3/6/2009), rumah Prita di Jalan Kucica III Blog JG VIII Sektor IX Bintaro Tangerang yang bercat putih itu tampak tenang. Sejumlah anggota keluarga tampak menunggu kedatangan Prita.

Mereka merasa bahagia setelah mendengar Prita dibebaskan dari LP Tangerang. Dua anaknya, Khairan Ananta Nugroho (3) dan Ranarya Puandida Nugroho (1 tahun 3 bulan) juga sudah berdandan rapi.

Khairan mengenakan baju biru dan celana pendek biru. Dia kini menunggu ibundanya sambil menonton TV. Sedangkan Ranarya tampak sudah rapi dan digendong baby sitter.

Menurut salah seorang anggota keluarga, tidak ada persiapan khusus untuk menyambut Prita. “Kita menyambut Prita dengan rasa syukur. Dua anaknya sangat kangen,” kata dia.

Sujud Syukur 1 Menit, Prita Tinggalkan LP Wanita Tangerang

pritaPrita sebelum pulang melakukan shalat dan berdoa.
Prita Mulyasari (32) meninggalkan LP Wanita, Tangerang, Banten, setelah dibebaskan. Sebelum masuk ke dalam mobil, Prita melakukan sujud syukur selama 1 menit.

Sujud syukur itu dilakukan Prita persis di pintu gerbang LP yang terletak di Jl TMP Taruna, itu, Rabu (3/6/2009) .

Kemudian Prita yang diiringi keluarga beserta pengacaranya berjalan menuju parkiran mobil.

“Mana mobilnya?” kata kuasa hukum dari Kantor Advokat OC Kaligis, Aldila.

Prita dan suaminya, Andri, pun masuk ke dalam mobil Honda Jazz warna biru muda.

Sekitar pukul 16.45 WIB, mobil tersebut bergerak membawa pulang Prita ke rumahnya di Jl Kurcica 3 Blok JC-8 RT 3 RW 11, Kelurahan Bintaro, Pondok Aren, Tangerang.

Prita: Jangan Tidur Dulu Ya, Bunda Mau Pulang
Memeluk sang anak. Itulah satu hal yang sangat diinginkan Prita Mulyasari setelah keluar dari tahanan. Ia pun langsung pulang dan wanti-wanti agar anaknya menunggunya.

“Nanti adik jangan tidur dulu ya, bunda sudah mau pulang,” ujar Prita saat menelepon anak sulungnya Khairan Ananta Nugroho (3). Prita menelepon Adik dalam perjalanan pulang menuju rumahnya,

“Iya,” kata Khairan di rumahnya, Jl Kucica III Blok JG 8 No 3 di Bintaro Sektor IX, Rabu (3/6/2009).

“Ade (Ranaya Wandita Nugroho (15 bln) lagi di mana? ” tanya perempuan yang ditahan gara-gara menulis email tersebut.

“Lagi digendong,” kata Khairan.

“Tungguin Bunda ya?” pinta Prita.

“Iya,” kata Khairan.

RS Omni Cabut Gugatan Bila Prita Tak Minta Hasil Lab Trombosit
RS Omni International siap mencabut gugatannya terhadap Prita Mulyasari dengan dua syarat. Salah satu syarat adalah Prita tak lagi meminta catatan medis terkait hasil lab trombositnya yang berjumlah 27.000.

“Kita menunggu (untuk mencabut gugatan), kalau Ibu Prita tidak lagi meminta 27.000 itu dan juga kalau Ibu Prita mengakui kesalahannya,” ujar kuasa hukum RS Omni International, Heribertus Hartojo, di RS Omni International Alam Sutra, di kawasan Serpong, Tangerang, Rabu (3/6/2009).

Masalah catatan trombosit yang tak sulit didapatkan Prita itu menjadi keluhan ibu 2 anak itu dalam surat elektroniknya yang menyebar di internet, sehingga dia digugat oleh RS Omni.

Menurut Heri, tulisan yang dimuat oleh Prita pada surat terbuka ke costumer@banksinarmas.com, telah merugikan dan mencemarkan nama baik Omni International Hospital maupun dokter Hengky Gozal dan dokter Grace Hilza. “Itu dibuat tanpa fakta dan bukti yang sah menurut hukum,” tegas Heri.

Sementara itu terkait pembebasan Prita dari LP Wanita Tangerang menjadi tahanan kota, pihak RS Omni enggan berkomentar banyak. “Silakan saja, itu hak Prita, penahanan bukan wewenang kita. Kita hanya mencari kepastian hukum,” terang Heri.

Prita digugat secara perdata oleh RS Omni, dr Hengky dan dr Grace. Sedangkan secara pidana digugat oleh dr Hengky dan dr Grace. Secara perdata, Prita diganjar hukuman membayar kerugian materiil Rp 161 juta dan imateriil Rp 100 juta. Sedangkan sidang pidana dilakukan pada 4 Juni.

Heri menuturkan, penggunaan UU ITE untuk menjerat Prita tidak menyalahi aturan karena yang menjadi pelapor adalah dr Hengky dan dr Grace dan bukan institusi sebagai subjek pelapor.

“Karena itu ada pidananya, ada dokter Hengky dan dokter Grace sebagai subjeknya,” ujar Heri.

Tiba di Rumah, Prita Menangis dan Gendong Anaknya
Prita Mulyasari akhirnya tiba di rumahnya setelah sejak 13 Mei lalu ditahan di LP Wanita Tangerang lantaran dituduh mencemarkan nama baik RS OMNI Internasional. Prita langsung memeluk dan menggendong anaknya serta menangis bahagia.

Prita tiba di kediamannya di Jalan Kucica III Blog JG VIII Sektor IX Bintaro Tangerang dengan menumpang Honda Jazz warna biru bernopol B 8964 FX, Rabu (3/6/2009) pukul 18.35 WIB. Selain keluarga, Prita juga langsung dikerubuti para tetangga.

“Terimakasih, terimakasih,” ujar Prita sambil menggendong anak pertamanya.

Kedua anak Prita tampak tersenyum bahagia. Prita pun kemudian membawa kedua anaknya masuk ke dalam salah satu ruangan di rumahnya tersebut. Tepuk tangan membahana dari kediaman Prita.

Kisah Pembebasan Prita dari Balik Jeruji Besi

pritaPrita Mulyasari didampingi suaminya meninggalkan LP Wanita, Tangerang.
Prita Mulyasari akhirnya dapat berkumpul kembali dengan keluarganya setelah dibebaskan dari LP Wanita, Tangerang, Banten. Perempuan yang dituduh mencemarkan nama baik RS Omni Internasional itu kini berstatus sebagai tahanan kota.

pritaPrita dan anggota Dewan Pers menggelar jumpa pers di LP Tangerang, Jl TMP Taruna, Tangerang, Banten, Rabu (3/6/2009).
Pembebasan Prita tidak lepas dari simpati dan dukungan sejumlah pihak, mulai dari para blogger hingga ketiga calon presiden. Dalam hitungan satu jam sejak Kejaksaan mengeluarkan surat penangguhan penahanan, Prita pun dapat meninggalkan LP.

“Surat dari Kejaksaan sendiri hari ini diterima di Lapas pukul 15.30 WIB dan tadi urusan administrasi baru selesai pukul 16.45 WIB,” kata Kepala Lapas Wanita Tangerang, Arti Wirastuti, Rabu (3/6/2009).

Berikut wawancara wartawan dengan Arti yang dilakukan di ruang kerjanya di LP Wanita Tangerang, Jl TMP Taruna, selengkapnya:

Apa alasan perubahan status Prita menjadi tahanan kota?

Sejak 13 Mei pertama kali dia dititipkan Kejaksaan di LP sini keluarga berupaya supaya Prita bisa ditahan di luar dengan alasan dia perlu bertemu keluarga dan anak-anaknya. Tapi upayanya saat itu belum maksimal.

Kemudian hari ini ada Dewan Pers, dan sebelumnya ada Komnas HAM dan juga tadi Komisi III DPR yang datang kemari. Mungkin karena dikawal beliau-beliau, sehingga Prita bisa dialihkan statusnya menjadi tahanan kota.

Surat dari Kejaksaan sendiri hari ini diterima di lapas pukul 15.30 WIB dan tadi urusan administrasi baru selesai pukul 16.45 WIB.

Jadi alasan yang sebenarnya apa?

Kalau dari Kejaksaan sendiri dari suratnya dituliskan bahwa alasan kemanusiaan karena Prita masih mempunyai dua orang anak kecil. Dalam surat tersebut juga disebutkan bahwa yang bersangkutan tidak akan menghilangkan barang bukti dan tidak akan melarikan diri.

Berarti ini yang dikabulkan permohonan keluarga, bukan Komnas HAM atau karena kedatangan Ibu Mega (Megawati Soekarnoputri)?

Memang keluarga sejak awal sudah mengajukan permohonan pengajuan penahanan ke PN Tangerang, tapi ternyata dikabulkan hari ini berupa pengalihan status dari tahanan rutan menjadi tahanan kota.

Ada hubungannya dengan kedatangan Mega atau SBY pernah menelepon Lapas?

Kalau ke Lapas Pak SBY tidak pernah ada telepon. Terus kalau masalah politik seperti itu saya tidak mau terlibat, karena tidak begitu mengerti. Jadi yang saya tahu alasannya kemanusiaan, tapi mungkin hal-hal itu tadi berkaitan, saya tidak tahu.

Prita Dapat Hadiah Bingkisan Warna Biru dari Anaknya
Prita Mulyasari (32) bahagia bukan kepalang. Setelah dinyatakan sebagai tahanan rumah, wanita berjilbab ini kembali bertemu dengan keluarganya. Kebahagiaan Prita menjadi-jadi setelah mendapatkan sebuah bingkisan dari anak pertamanya, Khairan Anton Nugroho (3).

Bingkisan tersebut dibungkus kertas warna biru. Tapi sayang, para jurnalis tidak bisa melihat isi bingkisan tersebut lantaran dibawa ke dalam kamar oleh Prita.

Selama disel 3 minggu, Prita tak berjumpa dengan buah hatinya karena dia tak mau membuat anaknya trauma melihat ibunya dipenjara. Kepada anaknya, suami Prita menyebutkan bahwa Prita sedang dirawat di rumah sakit.

Setelah berkumpul lagi dengan keluarga, Prita berjanji akan mengembalikan keceriaan putra-putrinya dan berusaha mengembalikan mental mereka agar tidak terganggu.

“Saya mau ajak dia bicara lagi (Khairan). Jangan sampai ketakutan secara mental. Lagian juga dia sudah ngerti apa yang terjadi di sekitarnya,” kata Prita di kediamannya di Jl Kucica III Blog JG VIII Sektor IX Bintaro, Tangerang, Rabu (3/6/2009).

Prita bersyukur lantaran bisa kembali berkumpul bersama keluarga. Rasa kehilangan karena tidak bisa bersama kedua anaknya kini sudah terbayar sudah.

“Kangen, merasa kehilangan. Rasanya baik dan semua ini karena kuasa Allah,” pungkas Prita.

Datang dengan Keluarga Besar, Prita Minta Doa Jalani Sidang
Prita Mulyasari (31) menjalani sidang pidana perdana kasus pencemaran nama baik terhadap RS Omni International Tangerang. Datang didampingi keluarga besar, Prita meminta doa.

Prita tiba di Pengadilan Negeri Tangerang, Jl TNT Taruna, Tangerang, Banten, pukul 09.50 WIB, Kamis (4/6/2009).

Dia tiba menggunakan mobil Mitsubishi Gallant dengan suaminya, Andri Nugroho. Terlihat beberapa kerabat Prita juga menyertai.

“Saya datang dengan suami saya dan keluarga besar saya. Sedangkan dua anak saya tidak ikut karena kondisinya tidak memungkinkan,” jelas Prita.

“Saya minta doanya saja untuk sidang hari ini, Insya Allah, saya siap. Kondisi saya sehat,” ujar Prita yang mengenakan hem putih lengan panjang dan kerudung hitam ini.

Ibu dua anak ini juga mengaku trauma untuk menulis keluhan melalui email.

“Terkait masalah email memang saya agak trauma, mungkin butuh waktu untuk memulihkan mental. Minta doanya saja,” harapnya.

Prita didakwa melanggar pasal 27 ayat 3 jo 45 ayat 1 UU 11/2008 tentang (ITE). Dakwaan subsider Prita pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dengan ancaman 1 tahun penjara.

Sidang perdana Prita akan dipimpin oleh ketua majelis hakim, Karel Tuppu dengan jaksa penuntut umum Rahmawati Utami. Prita diancam 6 tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar.

Sidang ini dihadiri oleh puluhan pengunjung serta wartawan.

Para pengunjung meminta majelis hakim membebaskan Prita dari dakwaan dengan membentangkan spanduk permintaan pembebasan Prita di ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Tangerang.

Untuk mengamankan sidang Prita ini, Polres Metro Tangerang mengerahkan 100 personel polisi dan 40 intel.

Usai sidang, Ketua Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus Prita Mulyasari, Rahmawati Utami, terburu-buru meninggalkan ruang sidang. Rahmawati dikawal ketat 5 polisi.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Inilah email ibu Prita yang membuat dia dipenjara

RS Omni Dapatkan Pasien dari Hasil Lab Fiktif
Prita Mulyasari – suaraPembaca

Jakarta – Jangan sampai kejadian saya ini akan menimpa ke nyawa manusia lainnya. Terutama anak-anak, lansia, dan bayi. Bila anda berobat berhati-hatilah dengan kemewahan rumah sakit (RS) dan title international karena semakin mewah RS dan semakin pintar dokter maka semakin sering uji coba pasien, penjualan obat, dan suntikan.

Saya tidak mengatakan semua RS international seperti ini tapi saya mengalami kejadian ini di RS Omni International. Tepatnya tanggal 7 Agustus 2008 jam 20.30 WIB. Saya dengan kondisi panas tinggi dan pusing kepala datang ke RS OMNI Internasional dengan percaya bahwa RS tersebut berstandard International, yang tentunya pasti mempunyai ahli kedokteran dan manajemen yang bagus.

Saya diminta ke UGD dan mulai diperiksa suhu badan saya dan hasilnya 39 derajat. Setelah itu dilakukan pemeriksaan darah dan hasilnya adalah thrombosit saya 27.000 dengan kondisi normalnya adalah 200.000. Saya diinformasikan dan ditangani oleh dr Indah (umum) dan dinyatakan saya wajib rawat inap. dr I melakukan pemeriksaan lab ulang dengan sample darah saya yang sama dan hasilnya dinyatakan masih sama yaitu thrombosit 27.000.

dr I menanyakan dokter specialist mana yang akan saya gunakan. Tapi, saya meminta referensi darinya karena saya sama sekali buta dengan RS ini. Lalu referensi dr I adalah dr H. dr H memeriksa kondisi saya dan saya menanyakan saya sakit apa dan dijelaskan bahwa ini sudah positif demam berdarah.

Mulai malam itu saya diinfus dan diberi suntikan tanpa penjelasan atau izin pasien atau keluarga pasien suntikan tersebut untuk apa. Keesokan pagi, dr H visit saya dan menginformasikan bahwa ada revisi hasil lab semalam. Bukan 27.000 tapi 181.000 (hasil lab bisa dilakukan revisi?). Saya kaget tapi dr H terus memberikan instruksi ke suster perawat supaya diberikan berbagai macam suntikan yang saya tidak tahu dan tanpa izin pasien atau keluarga pasien.

Saya tanya kembali jadi saya sakit apa sebenarnya dan tetap masih sama dengan jawaban semalam bahwa saya kena demam berdarah. Saya sangat khawatir karena di rumah saya memiliki 2 anak yang masih batita. Jadi saya lebih memilih berpikir positif tentang RS dan dokter ini supaya saya cepat sembuh dan saya percaya saya ditangani oleh dokter profesional standard Internatonal.

Mulai Jumat terebut saya diberikan berbagai macam suntikan yang setiap suntik tidak ada keterangan apa pun dari suster perawat, dan setiap saya meminta keterangan tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Lebih terkesan suster hanya menjalankan perintah dokter dan pasien harus menerimanya. Satu boks lemari pasien penuh dengan infus dan suntikan disertai banyak ampul.

Tangan kiri saya mulai membengkak. Saya minta dihentikan infus dan suntikan dan minta ketemu dengan dr H. Namun, dokter tidak datang sampai saya dipindahkan ke ruangan. Lama kelamaan suhu badan saya makin naik kembali ke 39 derajat dan datang dokter pengganti yang saya juga tidak tahu dokter apa. Setelah dicek dokter tersebut hanya mengatakan akan menunggu dr H saja.

Esoknya dr H datang sore hari dengan hanya menjelaskan ke suster untuk memberikan obat berupa suntikan lagi. Saya tanyakan ke dokter tersebut saya sakit apa sebenarnya dan dijelaskan saya kena virus udara. Saya tanyakan berarti bukan kena demam berdarah. Tapi, dr H tetap menjelaskan bahwa demam berdarah tetap virus udara. Saya dipasangkan kembali infus sebelah kanan dan kembali diberikan suntikan yang sakit sekali.

Malamnya saya diberikan suntikan 2 ampul sekaligus dan saya terserang sesak napas selama 15 menit dan diberikan oxygen. Dokter jaga datang namun hanya berkata menunggu dr H saja.

Jadi malam itu saya masih dalam kondisi infus. Padahal tangan kanan saya pun mengalami pembengkakan seperti tangan kiri saya. Saya minta dengan paksa untuk diberhentikan infusnya dan menolak dilakukan suntikan dan obat-obatan.

Esoknya saya dan keluarga menuntut dr H untuk ketemu dengan kami. Namun, janji selalu diulur-ulur dan baru datang malam hari. Suami dan kakak-kakak saya menuntut penjelasan dr H mengenai sakit saya, suntikan, hasil lab awal yang 27.000 menjadi revisi 181.000 dan serangan sesak napas yang dalam riwayat hidup saya belum pernah terjadi.  Kondisi saya makin parah dengan membengkaknya leher kiri dan mata kiri.

dr H tidak memberikan penjelasan dengan memuaskan. Dokter tersebut malah mulai memberikan instruksi ke suster untuk diberikan obat-obatan kembali dan menyuruh tidak digunakan infus kembali. Kami berdebat mengenai kondisi saya dan meminta dr H bertanggung jawab mengenai ini dari hasil lab yang pertama yang seharusnya saya bisa rawat jalan saja. dr H menyalahkan bagian lab dan tidak bisa memberikan keterangan yang memuaskan.

Keesokannya kondisi saya makin parah dengan leher kanan saya juga mulai membengkak dan panas kembali menjadi 39 derajat. Namun, saya tetap tidak mau dirawat di RS ini lagi dan mau pindah ke RS lain. Tapi, saya membutuhkan data medis yang lengkap dan lagi-lagi saya dipermainkan dengan diberikan data medis yang fiktif.

Dalam catatan medis diberikan keterangan bahwa bab (buang air besar) saya lancar padahal itu kesulitan saya semenjak dirawat di RS ini tapi tidak ada follow up-nya sama sekali. Lalu hasil lab yang diberikan adalah hasil thrombosit saya yang 181.000 bukan 27.000.

Saya ngotot untuk diberikan data medis hasil lab 27.000 namun sangat dikagetkan bahwa hasil lab 27.000 tersebut tidak dicetak dan yang tercetak adalah 181.000. Kepala lab saat itu adalah dr M dan setelah saya komplain dan marah-marah dokter tersebut mengatakan bahwa catatan hasil lab 27.000 tersebut ada di Manajemen Omni. Maka saya desak untuk bertemu langsung dengan Manajemen yang memegang hasil lab tersebut.

Saya mengajukan komplain tertulis ke Manajemen Omni dan diterima oleh Og(Customer Service Coordinator) dan saya minta tanda terima. Dalam tanda terima tersebut hanya ditulis saran bukan komplain. Saya benar-benar dipermainkan oleh Manajemen Omni dengan staff Og yang tidak ada service-nya sama sekali ke customer melainkan seperti mencemooh tindakan saya meminta tanda terima pengajuan komplain tertulis.

Dalam kondisi sakit saya dan suami saya ketemu dengan Manajemen. Atas nama Og (Customer Service Coordinator) dan dr G (Customer Service Manager) dan diminta memberikan keterangan kembali mengenai kejadian yang terjadi dengan saya.

Saya benar-benar habis kesabaran dan saya hanya meminta surat pernyataan dari lab RS ini mengenai hasil lab awal saya adalah 27.000 bukan 181.000. Makanya saya diwajibkan masuk ke RS ini padahal dengan kondisi thrombosit 181.000 saya masih bisa rawat jalan.

Tanggapan dr G yang katanya adalah penanggung jawab masalah komplain saya ini tidak profesional sama sekali. Tidak menanggapi komplain dengan baik. Dia mengelak bahwa lab telah memberikan hasil lab 27.000 sesuai dr M informasikan ke saya. Saya minta duduk bareng antara lab, Manajemen, dan dr H. Namun, tidak bisa dilakukan dengan alasan akan dirundingkan ke atas (Manajemen) dan berjanji akan memberikan surat tersebut jam 4 sore.

Setelah itu saya ke RS lain dan masuk ke perawatan dalam kondisi saya dimasukkan dalam ruangan isolasi karena virus saya ini menular. Menurut analisa ini adalah sakitnya anak-anak yaitu sakit gondongan namun sudah parah karena sudah membengkak. Kalau kena orang dewasa laki-laki bisa terjadi impoten dan perempuan ke pankreas dan kista.

Saya lemas mendengarnya dan benar-benar marah dengan RS Omni yang telah membohongi saya dengan analisa sakit demam berdarah dan sudah diberikan suntikan macam-macam dengan dosis tinggi sehingga mengalami sesak napas.  Saya tanyakan mengenai suntikan tersebut ke RS yang baru ini dan memang saya tidak kuat dengan suntikan dosis tinggi sehingga terjadi sesak napas.

Suami saya datang kembali ke RS Omni menagih surat hasil lab 27.000 tersebut namun malah dihadapkan ke perundingan yang tidak jelas dan meminta diberikan waktu besok pagi datang langsung ke rumah saya. Keesokan paginya saya tunggu kabar orang rumah sampai jam 12 siang belum ada orang yang datang dari Omni memberikan surat tersebut.

Saya telepon dr G sebagai penanggung jawab kompain dan diberikan keterangan bahwa kurirnya baru mau jalan ke rumah saya. Namun, sampai jam 4 sore saya tunggu dan ternyata belum ada juga yang datang ke rumah saya. Kembali saya telepon dr G dan dia mengatakan bahwa sudah dikirim dan ada tanda terima atas nama Rukiah.

Ini benar-benar kebohongan RS yang keterlaluan sekali. Di rumah saya tidak ada nama Rukiah. Saya minta disebutkan alamat jelas saya dan mencari datanya sulit sekali dan membutuhkan waktu yang lama. LOgkanya dalam tanda terima tentunya ada alamat jelas surat tertujunya ke mana kan? Makanya saya sebut Manajemen Omni pembohon besar semua. Hati-hati dengan permainan mereka yang mempermainkan nyawa orang.

Terutama dr G dan Og, tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan customer, tidak sesuai dengan standard international yang RS ini cantum.

Saya bilang ke dr G, akan datang ke Omni untuk mengambil surat tersebut dan ketika suami saya datang ke Omni hanya dititipkan ke resepsionis saja dan pas dibaca isi suratnya sungguh membuat sakit hati kami.

Pihak manajemen hanya menyebutkan mohon maaf atas ketidaknyamanan kami dan tidak disebutkan mengenai kesalahan lab awal yang menyebutkan 27.000 dan dilakukan revisi 181.000 dan diberikan suntikan yang mengakibatkan kondisi kesehatan makin memburuk dari sebelum masuk ke RS Omni.

Kenapa saya dan suami saya ngotot dengan surat tersebut? Karena saya ingin tahu bahwa sebenarnya hasil lab 27.000 itu benar ada atau fiktif saja supaya RS Omni mendapatkan pasien rawat inap.

Dan setelah beberapa kali kami ditipu dengan janji maka sebenarnya adalah hasil lab saya 27.000 adalah fiktif dan yang sebenarnya saya tidak perlu rawat inap dan tidak perlu ada suntikan dan sesak napas dan kesehatan saya tidak makin parah karena bisa langsung tertangani dengan baik.

Saya dirugikan secara kesehatan. Mungkin dikarenakan biaya RS ini dengan asuransi makanya RS ini seenaknya mengambil limit asuransi saya semaksimal mungkin. Tapi, RS ini tidak memperdulikan efek dari keserakahan ini.

Sdr Og menyarankan saya bertemu dengan direktur operasional RS Omni (dr B). Namun, saya dan suami saya sudah terlalu lelah mengikuti permainan kebohongan mereka dengan kondisi saya masih sakit dan dirawat di RS lain.

Syukur Alhamdulilah saya mulai membaik namun ada kondisi mata saya yang selaput atasnya robek dan terkena virus sehingga penglihatan saya tidak jelas dan apabila terkena sinar saya tidak tahan dan ini membutuhkan waktu yang cukup untuk menyembuhkan.

Setiap kehidupan manusia pasti ada jalan hidup dan nasibnya masing-masing. Benar. Tapi, apabila nyawa manusia dipermainkan oleh sebuah RS yang dipercaya untuk menyembuhkan malah mempermainkan sungguh mengecewakan.

Semoga Allah memberikan hati nurani ke Manajemen dan dokter RS Omni supaya diingatkan kembali bahwa mereka juga punya keluarga, anak, orang tua yang tentunya suatu saat juga sakit dan membutuhkan medis. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti yang saya alami di RS Omni ini.

Saya sangat mengharapkan mudah-mudahan salah satu pembaca adalah karyawan atau dokter atau Manajemen RS Omni. Tolong sampaikan ke dr G, dr H, dr M, dan Og bahwa jangan sampai pekerjaan mulia kalian sia-sia hanya demi perusahaan Anda. Saya informasikan juga dr H praktek di RSCM juga. Saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini.

Salam,
Prita Mulyasari
Alam Sutera
prita.mulyasari@yahoo.com
081513100600

detikdotcom

13 Tanggapan

  1. hukum bermain diatas dan yang dibawah jadi tatakan
    berjuang terus dg hati untuk rakyat jelata jangan melihat uang terus atau takut sama orang berduit maju terus dg sikap adil dan para pengacara jangan bersilat lidah terus merasa paling pintar.dukung yang lemah orang yang merasa pintar hukum supaya hukum bisa adil,antara dibawah dg diatas.

    KC : ” Majuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu..!!!! hehehehe..”
    😀

  2. hukum bermain diatas dan yang dibawah jadi tatakan

    KC : ” kayak minuman kopi susu panas aja..hehehe”
    😀

  3. puji syukur ALLoh maha pemurah ternyata kebenaran masih di tegakkan di bumi kita yang sudah usang ini
    selamat bu prita….semoga Alloh memberi kesabaran pada anda n keluarga Amin….3X

    Penulis ” Amien..”

  4. HASIL DENGAR PENDAPAT KOMISI IX DPR DGN MANAGEMENT RS OMNI:
    1. KOMISI SEMBILAN TIDAK PUAS DENGAN JAWABAN DARI PIHAK RS OMNI
    2. MENGUSULKAN PENCABUTAN IZIN OPERASIONAL RS OMNI
    3. MENCABUT TUNTUTAN RS OMNI KEPADA PRITA MULYASARI
    4. RS OMNI HARUS MINTA MAAF SECARA TERBUKA KEPADA PRITA MULYASARI

    Penulis : “Terima kasih lanjutan beritanya.. “

  5. BREAKING NEWS !!!
    TANGGAPAN KEJATI BANTEN ATAS PEMERIKSAAN JAKSA YANG MENUNTUT PRITRA:
    “Kita tidak berbicara siapa yang akan kemudian bertanggung jawab terhadap pembuatan …(BAP),yang penting, tapi siapa yang harus bertanggung jawab mereka yang melakukan tindakan pidana (PRITA). Saya berikan apresiasi kepada jaksa tersebut!!”

  6. CATAT DALAM BENAK DENGAN KUAT 3 mata rantai pemerkosa HAM dan budak borjuis dan perampok kaum tertindas proletar:
    1. RS Omni ‘Internasional’ serang banten
    2.Dr.HENGKY GOSAL Dr. GRACE HILSA YARLEN
    3. RISMA SITUMORANG, HERIBERTUS & PARTNERS, Advokat dan Konsultan HKI
    Agar kiranya pihak pemerintah terkait, polotisi pengambil kebijakan publik, tokoh masyarakat, pemerhati para pakar dan khususnya Ibu Hj Fdhilah menkes, serta konsumen dan umumnya putra/i bangsa; agar:
    1. mengkategorikan Black list
    2.menghentikn tugas
    3.menutup izin.
    4.punishmen:hukum konkrit, sosial,moril.
    Thanks.

    Penulis : ” Sip “

  7. Sungguh keterlaluan…..
    Sebaiknya, kasus ini menjadi PR bagi UU ITE dan entitas kesehatan dinegeri ini yang kerap menjadi alasan bagi banyak warga Indonesia yang selama ini lebih memilih untuk berobat ke luar negeri atau ke paranormal
    http://engeldvh.wordpress.com/2009/06/03/dukung-ibu-prita-solideritas-dunia-maya/

    Penulis : ” sip.. setuju;;”

  8. -Banyak dukungan mengalir untuk kebebasan Prita, termasuk para capres/cawapres.
    -Semoga semuanya berjalan dengan baik.
    -salam

    Penulis : ” Salam balik,..Amien.. “

  9. seharusnya surat/catatan keluha/curhat Ibu prita itu direspon positif oleh RS OMNI dengan mengintropeksi kinerja paramedic nya, bukan menyerang membabi buta, sok kuasa, menyewa pengacara, memanfaatkan UU karet yang serba multi tafsir demi menjerat masyarakat.

    saya rasa hanya RS OMNI lah yang se”gila” ini… karena kita semua tahu, jangan kan di Internet, di koran2 pun ada kolom “SURAT PEMBACA”, yang isinya keluhan2 masyarakat atas sebuah lembaga negara ataupun fasilitas2 publik lainnya yang dirasa tidak memuaskan…..akan tetapi semua tulisan2 tersebut tidak pernah berbuntut separah ini…karena lembaga2 yang membaca surat2 tersebut masih mau merespon secara arif dan menganggap bahwa itu adalah masukan2 yang aktual dari masyarakat yg sangat berguna bagi kontrol kualitas layanan publik…

    bisa di bayangkan berapa juta orang akan masuk penjara jika tulisan2/catatan2 keluhan mereka di media massa diserang balik secara arogan seperti RS OMNI… dan bisa dibayangkan hancurnya tatanan kontrol masyarakat atas kualitas fasilitas2 layanan publik…. sungguh aneh…???
    namun kebenaran akan tetap menang di waktu yang tepat.

    Amin.

    Penulis : ” Betul.. Kebenaran tetap kebenaran..”

  10. waduh..waduh…ya dari dahulu kebebasan bersuara di indonesia emang diblokir..tapi syukurlah kalo sudah selesai..kebebasan bersuara harus didukung..

    Penulis : ” Mari kita dukung..”

  11. saya ikut merasakan kebahagiaan yg dirasakan oleh ibu prita dan juga bersyukur atas kebebasan beliau utk bisa bertemu lagi dengan anak2nya, disini komisi III DPR telah berhasil membuktikan keberpihakannya terhadap rakyat yg diwakilinya , marilah kita bersama2 mendoakan agar ibu prita bebas dr tuntutan apapun besok di pengadilan, dan agar institusi yg didedikasikan utk melayani masyarakat tdk lagi bersikap arogan terhadap konsumennya, bukankah komplain dr konsumen seharusnya menjadi pemicu utk dapat berbuat lebih baik lagi dlm pelayannannya?

    Penulis : ” Amien..”

  12. Miris yah liat yang kaya gini … alhamdulillah sudah dibebaskan siang ini🙂

    Penulis : ” Alhamdulillah.. semoga tak terulang lagi…”😀

  13. INDONESIA SUDAH SEPERTI AMERIKA!!!!

    Inilah akibat dari ekonomi pasar bebas yang kebablasan. Terlihat bahwa Indonesia mulai menganut politik right-wing konservatif pro-kapitalisme seperti di Amerika, dimana konsumen boleh diinjak-injak oleh perusahaan-perusahaan besar. Seperti di Amerika, freedom of speech dan kebebasan individu ditindas dan diinjak-injak demi kepentingan kapitalisme.

    Seandainya gua tidak golput sekalipun, gua tidak sudi memilih Presiden dan Capres yang pro ekonomi pasar bebas.

    Eropa dengan sistem ekonomi terkontrol berhasil melindungi kebebasan warga -nya dari penindasan kapitalisme, sementara itu kebebasan individu sangat dijamin (left-wing liberal). Beda banget dengan Amerika yang menginjak-injak kebebasan individu demi kepentingan kapitalis. Amerika membuat gua jijik dan pingin muntah.

    Pokoknya gua tidak mau memilih Presiden dan Capres yang pro-Amerika dan pro pasar bebas! Lebih baik gua mati daripada hidup di negara right-wing konservatif yang menginjak-injak hak asasi individu demi kepentingan bisnis!

    Penulis : ” Pokoknya merdeka segalanya , tul gak? “

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: